Network
WARTA TIDORE - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2018 hingga sekarang berhasil meraih predikat kategori baik. Prestasi ini terbukti dengan naiknya peringkat Kota Tidore Kepulauan dari posisi 48 ke peringkat 31 dari total 92 kota di seluruh Indonesia.
Wali kota Tidore Kepulauan, Capt.H.Ali Ibrahim, mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan asistensi dan rapat kerja koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2023 di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota pada Senin, 22 Januari 2024.
"Pada tahun 2023, Kota Tidore Kepulauan sekali lagi meraih penghargaan dari Kemendagri atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 2,83 dan Status Kinerja Sedang, berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022," ungkap Ali Ibrahim.
Ali Ibrahim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas bimbingan dan dukungannya yang telah membuat Kota Tidore Kepulauan tetap menjadi yang terbaik.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan OPD beserta jajaran serta tim penyusun LPPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang terus berbenah hingga mencapai prestasi ini," tambah Ali Ibrahim.
Ia menambahkan, pada tahun ini, akan diterapkan aplikasi pendukung bernama Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SINAR PEMDA) dalam penginputan data LPPD Tahun 2023 Kota Tidore Kepulauan.
"Semoga aplikasi ini dapat memberikan motivasi untuk kita semua agar kedepan bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih dan mendapatkan predikat pemerintahan dengan status kinerja tinggi," harap Ali Ibrahim.
Dalam mengakhiri sambutannya, Ali Ibrahim menekankan bahwa membangun Kota Tidore Kepulauan ke depan membutuhkan pikiran, tenaga, dan kolaborasi dari semua pihak, khususnya Aparatur Sipil Negara. Harapannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi secara berkelanjutan.
"Sesuai dengan kutipan dari Ventris pada tahun 1995 dalam konsep birokrasi dalam pandangan Wilson, yaitu bahwa birokrasi dapat dikatakan ada ketika memiliki respons terhadap masalah-masalah publik dan memberikan pelayanan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat," tutup Ali Ibrahim.
