Sebanyak 7.615 Kuota CPNS dan PPPK Provinsi Sulawesi Tenggara Diakomodir Pemerintah Pusat

- 18 Maret 2024, 02:02 WIB
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, yang didampingi oleh Sekda Sultra Asrun Lio, berkumpul bersama tokoh agama dari seluruh Sulawesi Tenggara di Kendari.
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, yang didampingi oleh Sekda Sultra Asrun Lio, berkumpul bersama tokoh agama dari seluruh Sulawesi Tenggara di Kendari. /Antara/Azis Senong/

WARTA TIDORE - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan kabar gembira setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait persiapan pengadaan ASN tahun 2024.

“Insya Allah, Pemprov Sultra akan melakukan pengadaan ASN pada Tahun 2024 sebanyak 7.615 dan ini telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat,” ungkap Pj Gubernur Andap Budhi Revianto, melalui Sekda Sultra Asrun Lio pada Minggu, 17 Maret 2024.

Rincian Kuota CPNS dan PPPK Provinsi Sulawesi Tenggara

Sekda Sultra menjelaskan, dari jumlah tersebut, CPNS akan berjumlah 1.509, terdiri dari 1.067 tenaga teknis dan 442 tenaga kesehatan (Nakes). Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mencapai 5.988, terdiri dari 4.305 tenaga teknis, 981 guru, dan 702 Nakes.

Jenderal ASN Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut, mereka membahas tentang keberlanjutan SK non ASN yang telah masuk dalam database.

“Semua kebutuhan ASN di Pemprov Sultra, baik CPNS maupun PPPK, telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Insya Allah, KemenPAN RB akan memberi penegasan tertulis terkait penataan pegawai Non ASN hingga Desember 2024,” terangnya.

Asrun Lio juga menjelaskan, dalam kegiatan tersebut, mereka juga mendapatkan arahan dari Presiden RI terkait penataan ASN, terutama untuk mengisi kebutuhan ASN di IKN.

“Diperkirakan kebutuhan CASN Tahun 2024 sebanyak 2.302.543, sehingga pengadaan Tahun 2024 akan dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam tahun 2024," pungkasnya.

Dia menambahkan, tenaga guru dan nakes tetap menjadi kebutuhan nasional, sesuai dengan penyampaian Sekjen Kemendikbud RI dan Sekjen Kemenkes.***

Editor: Iswan Dukomalamo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah