Network
WARTA TIDORE - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, tepatnya di lantai 2 di Kota Ternate, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Maluku Utara pada Senin, 18 Desember 2023.
Dikutip dari ANTARA, tim KPK tiba pada Senin petang dan memasuki serta menyegel ruang Gubernur yang terletak di lantai dua, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Penggeledahan tersebut dimulai sejak sore tadi, terkait dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap pemimpin Pemprov Malut dan beberapa pejabat eselon dua lainnya. Bahkan, ruang kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba juga ikut disegel oleh KPK.
KPK Segel Beberapa Kantor SKPD di Maluku Utara
Selain kediaman gubernur, KPK juga melaporkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Maluku Utara. Beberapa di antaranya adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba di Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara.
Pintu kantor Kepala Dikbud Pemprov Maluku Utara bahkan telah dipasangi garis palang KPK dan dicatat dalam pengawasan KPK.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemprov Malut, Rahwan K. Sumba, tidak memberikan tanggapan terkait informasi penggeledahan sejumlah OPD di Pemprov Maluku Utara yang dilakukan oleh tim KPK.
Dari informasi yang diterima, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, yang akan mengakhiri jabatannya pada 31 Desember 2023, terkena OTT pada Senin, 18 Desember 2023 sore di Hotel Bidakara Jakarta, Jl. Gatot Subroto.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di Pemprov Maluku Utara.
"Iya, barusan ada informasi yang diperoleh dari staf ada kegiatan di Malut," ujarnya.
Meskipun demikian, Alexander belum memberikan keterangan lebih lanjut karena tim KPK masih melakukan OTT dan pendalaman terhadap peran pihak yang terlibat dalam operasi tersebut.
Profil Gubernur Maluku Utara KH.Abdul Ghani Kasuba
KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc. (lahir 21 Desember 1951), merupakan Gubernur Maluku Utara dalam dua periode, yaitu 2014–2019 dan 2019–2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara pada periode 2008–2013.
Abdul Ghani lahir di Bibinoi, Maluku Utara, Maluku pada akhir tahun 1951. Seiring dengan pemekaran wilayah, tempat kelahirannya kini berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Pendidikan Abdul Ghani Kasuba dimulai di sekolah Islam yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. Ia menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA). Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah.
Setelah kembali dari Madinah, Abdul Ghani memberikan kontribusi bagi Yayasan Al-Khairat sebagai Kepala Inspeksi. Selama 25 tahun, ia mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah terpencil, mulai dari Maluku Utara hingga Papua, sambil menerapkan ilmu yang diperolehnya selama kuliah di Madinah.
Aktivitas Abdul Ghani dalam bidang pendidikan menarik perhatian Partai Keadilan. Kontribusinya dalam bidang dakwah membuat Partai Dakwah mengajaknya untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2004 sebagai calon anggota DPR RI. Meskipun mengaku memiliki keterbatasan finansial, ia berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009.
Setelah melalui proses yang cukup rumit pasca-pemilihan umum 2013, Ghani Kasuba akhirnya dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada 2 Mei 2014 di Sofifi, ibu kota Maluku Utara. Pelantikan ini dihadiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, dan Plt. Gubernur Maluku Utara Tanribali Lamo.
Sebagai petahana, Ghani Kasuba berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui koalisi PDI-P dan PKPI, meskipun masih menjadi kader PKS. Dukungan dari kedua partai tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon karena memiliki sembilan kursi di DPRD Maluku Utara. Sementara PKS, yang mendukungnya pada periode sebelumnya, mengusung adik kandungnya, Muhammad Kasuba, sebagai calon gubernur.
Hasil pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018 diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menetapkan pasangan yang diusung oleh PDI-P dan PKPI sebagai pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dengan perolehan suara sebanyak 176.669 (31,79%).
Pada berbagai periode sebelumnya, Abdul Ghani Kasuba telah aktif dalam berbagai jabatan dan organisasi, termasuk sebagai Anggota DPR-RI, Wakil Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Maluku Utara. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara - Irian Jaya, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara, dan Ketua Badan Pembina Umat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara.***
