Buku Catatan Hasto Kristiyanto Disita, Begini Penjelasan KPK

- 11 Juni 2024, 21:57 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024). /ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/

WARTA TIDORE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik terkait penyitaan buku catatan milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"KPK fokus pada penegakan hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 11 Juni 2024.

Budi menyatakan bahwa penyitaan terhadap ponsel dan buku catatan milik Hasto adalah bagian dari rangkaian pemeriksaan yang dilatarbelakangi oleh pemeriksaan sebelumnya untuk mencari keterangan yang diperlukan oleh penyidik lembaga antirasuah.

"Itu menjadi sebuah keberlanjutan untuk menggali informasi dan melengkapi keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi memastikan tim penyidik KPK masih mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari serangkaian pemeriksaan dari berbagai sumber, termasuk pemeriksaan terhadap Hasto dan tiga saksi kerabat Harun Masiku yang diperiksa beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada hari Senin (10/6) diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM).

Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik KPK menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Namun, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Halaman:

Editor: Iswan Dukomalamo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah