Network
WARTA TIDORE - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelidiki dugaan kebocoran informasi mengenai putusan terkait sistem Pemilihan Legislatif (Pileg).
Menurut Mahfud, melalui akun Twitter resminya @mohmahfudmd, putusan MK yang belum diumumkan masih dianggap sebagai rahasia negara.
Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD: Penetapan Johnny G. Plate Tidak Akan Ada Politisasi Hukum
"Terlepas dari apapun, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum diumumkan. Informasi dari Denny ini menjadi preseden buruk, dapat dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan negara. Polisi harus menyelidiki informasi A1 yang disebut sebagai sumber Denny agar tidak menjadi spekulasi yang mencemarkan nama baik," ujar Mahfud melalui cuitan di akun Twitter pada Minggu, 28 Mei 2023.
Mahfud bahkan menyatakan bahwa sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ia tidak berani bertanya kepada MK tentang putusan yang belum diumumkan. Dia juga mendesak MK untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut.
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Kasus Penganiayaan Anak Usia 7 Tahun di Morotai Maluku Utara
"Putusan MK harus dijaga dengan ketat sebelum diumumkan, tetapi setelah diambil keputusan dengan palu vonis dalam sidang resmi dan terbuka, informasi tersebut harus dibuka secara luas. Bahkan sebagai mantan Ketua MK, saya tidak berani meminta petunjuk atau bertanya tentang vonis MK yang belum diumumkan sebagai vonis resmi. MK harus menyelidiki sumber informasinya," kata Mahfud dalam cuitannya.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim bahwa ia menerima informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilihan legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
