Dewan Pers Beberkan Alasan Penolakan Proses RUU Penyiaran

- 15 Mei 2024, 00:00 WIB
Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, berada di gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/5/2024).
Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, berada di gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/5/2024). /ANTARA/Walda Marison/

WARTA TIDORE - Dewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah berjalan di badan legislasi DPR RI karena dianggap mengancam hak kebebasan pers.

"RUU penyiaran ini salah satu alasan kenapa pers kita tidak akan merdeka, independen, dan takkan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas," ungkap Ketua Umum Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Selasa, 14 Mei 2024.

Ninik menjelaskan beberapa alasan mengapa RUU tersebut dianggap menghambat kebebasan pers, terutama di bidang penyiaran.

Pertama, RUU ini menghambat jurnalis Indonesia dalam menciptakan karya jurnalistik terbaik karena adanya larangan terhadap liputan investigatif.

"Ada pasal yang melarang media melakukan investigasi, ini bertentangan dengan mandat dalam UU nomor 40 tahun 199 pasal 4. Dengan UU 40, kita seharusnya tidak lagi mengenal penyensoran," jelas Ninik.

Kedua, penyusunan RUU ini dianggap tidak melalui prosedur yang tepat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan. Bahkan, Dewan Pers merasa tidak terlibat dalam pembentukan RUU tersebut.

Ketiga, RUU ini memberi wewenang pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menangani sengketa terkait pelanggaran pers di bidang penyiaran. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena seharusnya Dewan Pers yang menangani sengketa pers.

Ninik juga menyebut Perpres nomor 32 tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo, yang mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam penyediaan berita jurnalisme berkualitas di Indonesia. Menurutnya, hal ini berseberangan dengan semangat Perpres tersebut.

"Penyelesaian karya jurnalistik seharusnya dilakukan oleh dewan pers, seperti yang tertuang dalam UU. Oleh karena itu, penolakan ini juga didasarkan pada pentingnya harmonisasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak ada tumpang tindih antar UU," ujar Ninik.

Halaman:

Editor: Iswan Dukomalamo

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah