Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Usaha Mikro dan Kecil Ditunda di Tahun 2026

- 16 Mei 2024, 00:00 WIB
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (15/5/2024).
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (15/5/2024). /ANTARA/Rangga Pandu/

WARTA TIDORE - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk usaha mikro dan kecil dari bulan Oktober 2024 menjadi tahun 2026.

"Pagi tadi, presiden memutuskan bahwa pemberlakuan sertifikasi halal untuk UMKM makanan, minuman, dan sejenisnya akan ditunda hingga tahun 2026. UMKM yang dimaksud adalah yang memiliki penjualan sebesar Rp1-2 miliar per tahun untuk yang mikro, dan hingga Rp15 miliar per tahun untuk yang kecil," ungkap Airlangga usai rapat terbatas mengenai sertifikasi halal di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Rabu, 15 Mei 2024.

Ia menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal tahun 2026 juga akan berlaku untuk kategori obat tradisional, herbal, serta produk kimia kosmetik, aksesoris, barang rumah tangga, dan alat kesehatan.

Namun, untuk usaha kategori menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku pada bulan Oktober 2024.

Salah satu alasan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil adalah, karena jumlah sertifikasi halal yang tercapai hanya sekitar 4 juta lebih per tahun, jauh dari target sebelumnya yang mencapai 10 juta sertifikasi halal.

Untuk produk dari negara lain, kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan setelah negara tersebut menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA).

"Menteri Agama melaporkan bahwa saat ini sudah ada 16 negara yang melakukan MRA. Oleh karena itu, barang dari negara-negara yang sudah melakukan MRA akan dianggap halal karena sudah disertifikasi di negara asalnya, sehingga dapat masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sementara untuk negara-negara yang belum menandatangani MRA, ketentuan tersebut belum berlaku.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Halaman:

Editor: Iswan Dukomalamo

Sumber: ANTARA


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah