Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Usaha Mikro dan Kecil Ditunda di Tahun 2026

- 16 Mei 2024, 00:00 WIB
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (15/5/2024).
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (15/5/2024). /ANTARA/Rangga Pandu/

Oleh karena itu, pemerintah mendorong para pelaku usaha kategori "kaki lima" untuk mendapatkan NIB sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal.

"Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi adalah memiliki NIB, jadi dibutuhkan waktu untuk sosialisasi. Karena ada kekhawatiran dari pedagang kaki lima terkait dengan pajak NIB, padahal aturan pajaknya sudah jelas bahwa usaha dengan pendapatan di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pajak," ujarnya.***

Halaman:

Editor: Iswan Dukomalamo

Sumber: ANTARA


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah