Network
"Ancaman ini disampaikan oleh Teradu I tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Ancaman ini juga telah dilaporkan oleh beberapa media lokal," katanya.
Selain itu, Ahmad juga menyebut bahwa Anggota Bawaslu Provinsi Malut, Fahrul Abdul Muid (Teradu II), telah membuat kesimpulan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bupati Taliabu.
"Kesimpulan yang dimuat dalam beberapa media lokal ini disampaikan oleh Teradu II sebelum ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Malut terkait dugaan pelanggaran tersebut," ungkapnya.
Sidang ini dipimpin oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang bertindak sebagai Ketua Majelis. Ia didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Malut, yang diwakili oleh Iwan Hi. Kader sebagai Anggota Majelis.
Jawaban dari Teradu
Teradu II, Fahrul Abdul Muid, membantah tuduhan dari Pengadu. Ia menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Malut selalu melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
Fahrul menyatakan bahwa proses pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi Malut, tetapi juga melibatkan seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
Namun, dia mengakui bahwa keempat Teradu tidak menghadiri kegiatan terkait pencalonan DPD pada pertengahan Desember 2022 hingga Januari 2023.
"Karena kegiatan tersebut bertepatan dengan beberapa kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu RI," katanya.
Selanjutnya, Fahrul juga membantah bahwa ia pernah membuat kesimpulan dalam pernyataan kepada media massa.
Menurut Fahrul, ia hanya menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh seorang wartawan dari media lokal melalui percakapan di WhatsApp.
