Network
WARTA TIDORE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berhasil menuntut PT Mega Karya Nanjaya yang diduga perjualbelikan kavling kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Batam, Kepulauan Riau kepada sistem hukum.
Ariodillah Virgantara, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen PPTR, menyatakan bahwa penyelidikan kasus perubahan fungsi lahan di kawasan hutan lindung yang dijual didasarkan pada hasil audit tata ruang kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019.
Baca Juga: Terima Penerbangan Perdana Langsung dari Korea Selatan, Ratusan Wisatawan Kunjungi Batam
"Ia menemukan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil audit menunjukkan bahwa hutan seharusnya telah kehilangan status hutan," ujar Ariodillah dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada hari Senin, 22 Mei 2023.
Ariodillah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran menggunakan citra satelit pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dan terdapat aktivitas perubahan dimana tutupan lahan yang masih ada pada tahun 2017 mulai dihilangkan.
Selanjutnya, lahan tersebut dipecah menjadi kavling-kavling yang dijual dengan harga rendah.
Baca Juga: Diduga Pantai Kampung Melayu Kota Batam Tercemari Minyak Hitam dari Kapal MT Pablo
Lebih lanjut, Ditjen PPTR telah dua kali memasang plang peringatan yang melarang pembangunan di daerah hutan lindung pada tahun 2020 dan 2022, tetapi plang tersebut dibongkar oleh pihak yang tidak dikenal. Aktivitas pembangunan tetap berlanjut, dan beberapa rumah telah dibangun.
