Network
WARTA TIDORE - Menteri Pertahanan Filipina pada hari Rabu, 20 Desember 2023 mengomentari Tiongkok atas tuduhan bahwa negaranya memprovokasi ketegangan dan menciptakan masalah di Laut Cina Selatan. Ia menyatakan bahwa hanya Tiongkok yang mempercayai klaimnya.
“Sebenarnya, tidak ada negara di dunia, tidak satu pun yang dengan tegas mendukung klaim mereka atas seluruh Laut Cina Selatan,” ujar Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro ketika keduanya saling menuduh terkait insiden tabrakan di wilayah perairan tersebut.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur pelayaran komersial senilai lebih dari $3 triliun setiap tahun, termasuk sebagian yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 menyatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, sebuah keputusan yang didukung oleh Amerika Serikat, namun ditolak oleh Beijing.
Lebih dari seminggu yang lalu, Manila dan Beijing terlibat dalam pertukaran tuduhan terkait tabrakan kapal di Laut Cina Selatan, dengan Beijing menyatakan bahwa Filipina sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Pasca-insiden, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengungkapkan pada hari Sabtu bahwa perlu adanya "pergeseran paradigma" dalam pendekatan negaranya terhadap isu Laut Cina Selatan karena upaya diplomatik dengan Tiongkok sedang mengarah ke arah yang tidak baik.
Tiongkok menyatakan bahwa mereka akan tetap membuka pintu dialog dan kontak. Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok terus meningkat di bawah pemerintahan Marcos, yang semakin mengecam perilaku "agresif" Tiongkok, sambil berupaya memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, sekutu perjanjian Manila.
Marcos menegaskan bahwa Filipina akan terus berkomunikasi dengan mitra-mitra di kawasan Indo-Pasifik dan mengambil sikap bersama mengenai tanggung jawab mereka di Laut Filipina Barat, yang Filipina sebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya.
Juru bicara kedutaan besar Tiongkok di Manila menyatakan bahwa Tiongkok selalu menganjurkan penyelesaian perbedaan maritim melalui dialog dan konsultasi.***
