Network
WARTA TIDORE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya netralitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2024.
"Meskipun di tingkat pusat KPU hanya memiliki beberapa komisioner, namun jejaringsannya menjangkau hampir 2 juta orang, jika saya tidak salah, bagaimana caranya agar 2 juta individu tersebut dapat menjaga netralitas dalam pandangan yang sama untuk menghasilkan pemilu yang baik dan netral," ungkap Tito dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, 8 November 2023.
Tak hanya KPU, Tito juga menegaskan pentingnya agar DKPP dan Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, bersikap netral. Dia berharap kedua lembaga ini dapat berperan sebagai wasit yang adil dan dapat dipercaya.
Baginya, Pemilu 2024 adalah saat yang tepat bagi para penyelenggara untuk merapatkan barisan dan memahami tantangan yang akan dihadapi.
"DKPP memang memiliki kredibilitas, saya memahami bahwa mereka yang memimpin lembaga ini sangat kredibel, dan belakangan ini telah dibentuk tim pemeriksa daerah. Tantangannya adalah bagaimana agar tim pemeriksa daerah ini memiliki pemikiran yang sejalan dengan pimpinan komisioner DKPP yang memiliki reputasi baik," tambahnya.
Melihat tantangan yang tidak mudah, Tito meminta semua pihak untuk terus memantau jalannya proses pemilu. Pasalnya, pemilu merupakan momen krusial bagi negara demokratis.
Oleh karena itu, Tito mendorong KPU bersama DKPP dan Bawaslu untuk bersinergi dalam mengawasi jalannya pemilu.
"Pilkada harus berjalan terus terlepas dari rintangan atau tantangan apapun. Kita harus berusaha maksimal, namun tidak ada yang sempurna, terutama dalam menyelaraskan pikiran manusia yang tidak akan pernah sama," tegas Tito.
