Network
WARTA TIDORE - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Papua, Aryoko Ferdinand Rumaropen mengakui bahwa mulai tahun anggaran 2023, Pemprov Papua tidak akan lagi membiayai 3.356 mahasiswa penerima beasiswa.
Keputusan ini diambil karena dana otonomi khusus yang digunakan untuk membiayai beasiswa sudah langsung diserahkan ke masing-masing kabupaten dan kota.
Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan pendataan untuk memastikan mahasiswa penerima beasiswa tersebut diserahkan ke kabupaten atau kota asal mereka.
Baca Juga: Kapal Nelayan di Aceh Utara Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta
Aryoko Rumaropen menjelaskan bahwa, per 1 Januari pendanaan beasiswa dan pengelolaannya beasiswa dikembalikan ke kabupaten dan kota.
Pembahasan terkait penanganan lanjutan telah difasilitasi oleh Kemendagri dan pendataan telah selesai dilaksanakan.
Sehingga bupati dan wali kota se Papua termasuk yang berada di tiga daerah otonomi baru (DOB) akan dipanggil.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Bandung Alami Banjir dan Longsor
Pengelolaan beasiswa mengikuti regulasi yang berlaku yaitu UU Otsus 21 tahun 2001 melalui perubahan undang-undang yang terjadi tahun 2021 dengan terbitnya undang-undang 2 kemudian berlakunya PP 106 dan 107.
Oleh karena itu, keuangan otonomi khusus yang tadinya dikelola Pemprov Papua terdistribusi ke kabupaten kota.
Pada tahun 2022, beasiswa menjadi tanggung jawab Pemprov Papua sedangkan uang yang dipakai untuk mengelola beasiswa itu sudah ada di kabupaten-kota.
Baca Juga: Langgar Aturan saat Nyepi di Bali, Dua WNA Asal Polandia Ditahan
Namun, kesulitan sedikit terkait fiskal otsus yang dipakai karena antara jumlah kebutuhan dengan talangan tidak seimbang.
Karena itu, di tahun 2023, administrasinya diubah kembali dan datanya oleh Kemendagri disusun kembali menurut data kependudukan.
Rumaropen menambahkan bahwa mahasiswa penerima beasiswa tersebut berasal dari 48 kabupaten dan kota di Tanah Papua.
Baca Juga: Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate Gelar Program Pangan Murah
Secara resmi, penanganan mahasiswa penerima beasiswa itu akan diserahkan ke kabupaten dan kota dan akan segera dilakukan dalam bentuk penandatanganan yang akan dilakukan oleh Plh Gubernur Papua.
Selain itu, program lain seperti Kartu Papua Sehat juga akan langsung ditangani oleh kabupaten-kota di Tanah Papua.***
