Network
WARTA TIDORE - Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Tidore Kepulauan mengadakan sosialisasi netralitas ASN, TNI, Polri, dan BUMN pada tahapan kampanye Pemilu 2024. Acara ini berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore pada Kamis, 30 November 2023.
Sosialisasi Netralitas ASN dihadiri oleh Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan ASN di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, serta unsur TNI/Polri dan BUMN. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi terhadap sosialisasi ini dan berharap dapat meningkatkan integritas ASN di wilayah tersebut.
Mewakili Walikota, Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Marjan Jumati, mengucapkan apresiasi atas pelaksanaan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BUMN menjelang Pemilu 2024. Marjan menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas dari setiap Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan BUMN dalam menjalankan tugasnya.
"Dengan sosialisasi ini, diharapkan tidak akan ada benturan wewenang antar instansi saat pelaksanaan nanti. Sosialisasi ini penting bagi peningkatan pengetahuan kita menyambut Pemilu 2024. Saat ini, kita berada dalam periode yang sangat penting untuk masa depan demokrasi bangsa kita," ujar Marjan.
Marjan menambahkan bahwa persiapan menuju Pemilu 2024 sedang berlangsung, melibatkan berbagai institusi, termasuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN. Netralitas dari berbagai pihak terkait dalam proses politik sangat penting, dan ASN, TNI, Polri, serta BUMN memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kemajuan negara.
"Jaga netralitas dari institusi-institusi ini adalah kunci untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi yang dapat mengganggu integritas. Netralitas bukan hanya sikap formal, tetapi suatu komitmen yang harus dipegang teguh oleh setiap elemen di dalamnya," tambah Marjan.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Abdul Malik Salasa, menjelaskan bahwa Sosialisasi Netralitas ASN ini bertujuan untuk menjadikan instrumen pengawasan partisipatif dengan melibatkan pejabat yang berwenang, pimpinan OPD, Dandim, Kapolresta, dan pimpinan BUMN. Harapannya, hal ini dapat membina jajaran mereka sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri, dan BUMN pada Pemilu serentak tahun 2024.
"Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 150 orang, melibatkan unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan pimpinan BUMN," ujar Malik.
Malik menambahkan bahwa keberhasilan kinerja Bawaslu tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditangani, melainkan dari penurunan persentase pelanggaran pada setiap momentum Pemilu. Pencegahan menjadi fokus utama, dan jika berhasil dilakukan, potensi pelanggaran yang melibatkan ASN, TNI, Polri, BUMN, masyarakat, dan peserta Pemilu dapat diminimalkan.
