Network
WARTA TIDORE - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kemajuan Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara.
"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membimbing kami dalam mewujudkan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta membantu desa mencapai kemandirian," kata Sekjen Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid pada Sabtu, 13 Mei 2023.
"Tujuan kita bersama adalah mewujudkan Indonesia Maju, dan itu dapat tercapai melalui Desa Mandiri, termasuk di wilayah Malut," sambungnya.
Taufik juga mengatakan bahwa pada tahun 2022, untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa, dana desa telah dialokasikan untuk program Padat Karya Tunai Desa, dengan jumlah mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.043.307 orang, termasuk pekerja dari keluarga miskin, pekerja dari keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis, perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan golongan marjinal lainnya di desa.
Selain itu, secara nasional pada tahun 2022, Dana Desa sebesar Rp15,63 triliun telah digunakan untuk program konvergensi penanggulangan stunting.
Sementara di Maluku Utara, dana desa untuk program konvergensi penanggulangan stunting mencapai Rp118,27 miliar.
Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam upaya mencapai Indonesia bebas stunting dan mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, serta program pemberdayaan lainnya.
