Network
WARTA TIDORE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulungan mengingatkan peserta Pemilu untuk tidak melibatkan anak di bawah umur 17 tahun dalam segala bentuk kampanye pemilu.
"Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bulungan, Sri Wahyuni pada Minggu, 28 Januari 2024.
Selain melakukan pengawasan langsung, Bawaslu juga mengajak masyarakat ikut memantau hal ini di saat momentum kampanye saat ini. Kesadaran peserta pemilu juga sangat diharapkan Bawaslu.
"Jika kami menemukan pelibatan anak dalam kampanye, kami akan memberikan sanksi teguran secara langsung," ujar dia.
Dalam pasal 280 ayat (2) huruf a UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, dijelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: WNI yang tidak memiliki hak memilih.
WNI yang memiliki hak pilih secara hukum adalah pemilih adalah yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, berdasarkan bunyi pasal 1 angka 34 UU Nomor 7/2017.
Adapun sanksinya diatur pada pasal 493 UU Nomor 7/2017, bahwa setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pelibatan anak-anak dalam kampanye pemilu tidak hanya mencakup ikut serta dalam kegiatan kampanye peserta pemilu. Tetapi mencakup pemakaian atribut, gestur tangan, dan simbol lainnya yang identik dengan peserta pemilu.
Kemudian, pasal 15 huruf a UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
