Network
Sesuai dengan regulasi, Wakil Gubernur menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, dan Wakil Ketua TPPS meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta PKK.
Namun, anggaran penanganan stunting lebih banyak diarahkan kepada PKK, sehingga Ketua TPPS dan wakilnya tidak memiliki banyak peran.
Pada tahun 2022, target penurunan stunting di Maluku sebesar 23% dari angka 28%, tetapi realisasinya hanya mencapai 26,2%.
Tiba-tiba muncul data lagi bahwa jumlah balita berisiko stunting mencapai 97.563, yang berarti penanganannya oleh program Bunda Parenting provinsi tidak berhasil.
Oleh karena itu, melalui rapat kerja ini, komisi ingin mengaktifkan kembali TPPS provinsi dan gubernur harus melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota terkait berbagai program bantuan yang diberikan, seperti bantuan sembako untuk kelompok anak-anak yang terkategori sebagai stunting.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meikyal Pontoh, menjelaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kategori garis kuning memiliki risiko tertinggi terkena stunting, dan jika tidak ditangani dengan baik, mereka akan masuk ke dalam kategori garis merah.
"TPPS telah menetapkan berbagai program untuk melakukan penanganan agar bayi-bayi ini tidak masuk ke dalam kategori garis merah, melalui pendekatan khusus dari Dinas Kesehatan dan pendekatan yang sensitif dari OPD lain yang tergabung dalam TPPS," kata Meikyal.
Misalnya, program untuk ketersediaan air bersih, perumahan yang layak huni, dan ketersediaan pangan yang masuk dalam kategori pendekatan yang sensitif.***
