Network
WARTA TIDORE - Menurut rilis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekitar 97.563 balita di Maluku berisiko mengalami stunting. Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary pun menyesalkan hal itu.
"Kami menyesalkan bahwa penanganan stunting di daerah ini belum optimal, dan jumlah balita yang berisiko mengalami stunting cukup besar, yaitu sebanyak 97.563 balita. Oleh karena itu, kami mengundang mitra-mitra dari Komisi IV yang memiliki program penanganan penurunan stunting untuk mencari solusi bersama," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary pada hari Rabu, 13 Juni 2023.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Maluku telah mengidentifikasi akar permasalahan dengan jelas, tetapi masih ada kelemahan dalam struktur dan organisasinya, termasuk dalam intervensi yang dilakukan.
"Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masih bekerja secara terpisah, dan kami melihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku, program yang terkait langsung dengan penanganan stunting hanya memiliki anggaran sebesar Rp175 juta," ujar Samson.
Namun, ada program dengan anggaran sebesar Rp4 miliar yang diberikan kepada pengurus PKK provinsi yang berkaitan dengan penurunan stunting, tetapi program tersebut terlihat jauh dari kegiatan yang secara langsung terkait dengan penurunan angka stunting.
"Karena telah dialokasikan anggarannya, kami meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang terkait dengan jambore PKK tingkat provinsi untuk fokus pada istri kepala desa yang dikoordinasikan dengan BKKBN, untuk mendata istri kepala desa yang juga menjabat sebagai Ketua Posyandu di desa-desa dengan tingkat stunting dan risiko tinggi," katanya.
Mereka perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai penanganan stunting agar dapat kembali ke desa dan bersama Posyandu melakukan upaya penanganan.
Setelah mereka mendapatkan pelatihan, pemerintah daerah akan memberikan gelar Duta Parenting tingkat desa kepada mereka.
