Network
WARTA TIDORE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah memberhentikan lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena diduga terlibat dalam "permainan" perolehan suara calon legislatif pada Pemilu 2024.
"Iya, sampai saat ini sudah ada lima ketua dan anggota PPK yang telah dinonaktifkan karena terindikasi melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu," kata komisioner KPU Karawang, Ikmal Maulana pada Minggu, 3 Maret 2024.
Pertama-tama, KPU menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, kemudian memberlakukan sanksi nonaktif terhadap satu anggota PPK Lemahabang, dan yang terakhir KPU Karawang menonaktifkan dua orang anggota PPK Cikampek.
"Dua orang anggota PPK Cikampek yang diberhentikan adalah ketua dan satu anggotanya," jelasnya.
Ikmal mengungkapkan bahwa kelima anggota dan ketua PPK yang dinonaktifkan diduga terlibat dalam "permainan" perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang.
Mereka diduga melakukan penggeseran suara dari calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.
Dia menjelaskan bahwa keputusan untuk menonaktifkan lima anggota dan ketua PPK tersebut diambil setelah KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pergeseran perolehan suara dari satu calon legislatif ke calon legislatif lainnya.
KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan kelima orang anggota PPK tersebut karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.
"Semua yang terindikasi melakukan pelanggaran, kami nonaktifkan. Dan kami akan melanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik," tandasnya.
