Network
WARTA TIDORE - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari Sabtu telah menyerahkan hasil investigasi awal terkait dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ke Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menyampaikan dalam siaran pers pada Sabtu, 2 Desember 2023, bahwa terkait dengan adanya dugaan insiden kebocoran data KPU, kami sampaikan pada Sabtu, pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dan KPU.
Ariandi menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengidentifikasi penyebab utama dari dugaan insiden tersebut.
Dia menambahkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Polri akan menindaklanjuti laporan tersebut dari segi penegakan hukum, sementara KPU akan menanggapi sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ariandi menegaskan komitmen BSSN untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU dan kepolisian dalam upaya pengamanan siber menjelang Pemilu 2024.
"BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dalam pengamanan siber pemilu 2024," ujar Ariandi.
Dugaan kebocoran data pemilih di KPU muncul setelah peretas anonim bernama "Jimbo" mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih. Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh di situs BreachForums, yang umumnya digunakan untuk menjual data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan bahwa dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah disaring, ditemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU.
