Network
WARTA TIDORE - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengambil alih jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung jika pemerintah provinsi atau kabupaten tidak mampu memperbaikinya karena keterbatasan anggaran.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Presiden Jokowi setelah ia mengunjungi Pasar Tradisional Natar, Lampung Selatan, pada Jumat, 5 Mei 2023.
Baca Juga: Kunjungan ke Lampung, Presiden Joko Widodo Dengarkan Keluhan Pedagang
"Jika provinsi atau kabupaten tidak mampu, maka Kementerian PU akan mengambil alih, terutama untuk jalan-jalan yang rusak parah," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat.
Jokowi menekankan bahwa perbaikan jalan di Provinsi Lampung harus segera dilakukan.
Presiden juga menyatakan bahwa ia mengunjungi Provinsi Lampung untuk meninjau infrastruktur jalan dan harga pangan di pasar tradisional.
Baca Juga: Kerusakan Jalan Disoroti, Pemprov Lampung Bakal Lakukan Audit
Menurut Jokowi, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menurunkan biaya logistik yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar dan inflasi.
"Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tapi juga ingin melihat infrastruktur, terutama jalan, karena ini menjadi kunci. Biaya logistik sangat tergantung pada kualitas infrastruktur yang kita miliki," kata Presiden.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ingin memastikan kebenaran banyaknya jalan rusak di Lampung yang videonya viral di media sosial.
Oleh karena itu, ia berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu pada Jumat.
Baca Juga: Jalan Rusak di Lampung akan Dikunjungi Presiden Joko Widodo
"Saya ingin memastikan, ingin melihat apakah yang ada di media itu benar atau tidak," kata Jokowi kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Mei 2023.
Presiden menyatakan bahwa pemerintah sedang mengumpulkan data mengenai jalan-jalan kabupaten/kota dan provinsi yang rusak parah.
Ia yakin hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur.***
