Network
WARTA TIDORE - Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Maria Silfi Deyabora Tongo Tongo dan jajarannya. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi lanjutan terkait hibah lahan untuk Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore pada Kamis, 4 April 2024 dan dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD terkait, Lurah Gurabati, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, yakni Feri Leasiwal, Sugeng Cahyono, Drs H. M. Iqbal Ruray, Jainal Samad, Amran Ali, dan Hamka Hi.Hasim.
Ismail Dukomalamo menyatakan, kunjungan ini memungkinkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Provinsi Maluku Utara berkoordinasi untuk kepentingan pelayanan dan pembangunan infrastruktur di Kota Tidore Kepulauan.
“Terima kasih kepada DPRD Provinsi Maluku Utara atas dukungannya terhadap kegiatan seperti Sail Tidore dan Hari Nusantara yang telah dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Semoga dukungan dan kolaborasi ini dapat berlanjut ke depannya. Terkait hibah lahan untuk pembangunan SPN Polda Maluku Utara, akan dijelaskan lebih lanjut oleh bagian aset dan kita akan membahasnya bersama,” ucap Ismail.
Maria Silfi Deyabora Tongo Tongo, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan koordinasi lanjutan terkait kesiapan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap hibah lahan untuk SPN Polda Maluku Utara di Kelurahan Gurabati.
Sugeng Cahyono, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, menekankan pentingnya koordinasi terkait hibah lahan SPN. Dia mengharapkan agar tidak ada masalah di masa depan terkait dengan hibah lahan tersebut, mengingat SPN akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore.
Mantan Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeda, Mansyur, menjelaskan bahwa sudah ada pembebasan lahan untuk SPN Gurabati sekitar 10 hektar, dengan 9 hektar telah diserahkan kepada Polda Maluku Utara. Meskipun begitu, masih ada kendala terkait satu hektar yang belum dilaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).***
