Network
WARTA TIDORE - Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI telah menyetujui usulan kuota kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan sejumlah 1.700 orang.
Persetujuan tersebut tercantum dalam surat persetujuan kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri PAN-RB, Nomor: B/100.6/M.SM.01.00/2024, tertanggal 13 Maret, tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN Lingkungan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
Rincian Kuota CPNS dan P3K Kota Tidore
Dari jumlah tersebut, terdapat rincian masing-masing CPNS Tenaga Kesehatan sebanyak 51, P3K tenaga Teknis 826 orang, P3K Guru 127 orang, dan P3K tenaga Kesehatan 696 orang.
Penerimaan kuota kebutuhan pegawai ASN sebanyak 1.700 orang ini disambut langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, saat mengikuti rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN Tahun 2024 bersama Kementerian PAN-RB, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tidore telah mengusulkan kuota kebutuhan pegawai ASN Kota Tidore Kepulauan 2024, yang telah disetujui oleh Menpan RB sebanyak 1.700.
"Dengan disetujuinya kuota ini, saya berharap para pencari kerja yang kebutuhannya telah disetujui oleh Menpan RB ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para tenaga honorer maupun para pencari kerja yang ingin mengabdi sebagai P3K maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore," pungkasnya.
Dia menekankan komitmennya bersama wakil wali kota untuk memperjuangkan kuota dan formasi kebutuhan CPNS dan P3K bagi para honorer serta pencari kerja yang ingin mengabdi di Kota Tidore Kepulauan.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore, Rusdy Thamrin, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan usulan kebutuhan berupa kuota dan formasi calon ASN dan P3K ke Menteri PAN dan RB pada akhir Januari 2024. Sudah ada balasan dari Menteri PAN dan RB yang diberikan langsung kepada Wali Kota Tidore Kepulauan dalam rapat koordinasi di Jakarta.***
