Network
WARTA TIDORE - Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, telah memberhentikan sementara sejumlah pejabat eselon II karena sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi sanitasi.
"Benar, ada beberapa pejabat yang sedang menjalani penonaktifan sementara," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halut, Efraim Oni Hendrik pada Kamis, 28 Maret 2024.
Dia menyebutkan bahwa sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemkab Halmahera Utara yang diberhentikan sementara dari jabatannya, termasuk Kadis PUPR Ikram Baba, Kepala Bappeda Abd. Azis Bopeng, Kabid Bina Marga Ningsi Sero, dan Yoke yang merupakan salah satu Kabid di Dinas Pertanian Halut.
"Mereka diberhentikan sementara oleh Bupati karena sedang berlangsungnya proses hukum," jelas Oni.
Menurutnya, para pejabat tersebut diberhentikan sementara hingga ada pernyataan resmi dari pihak penegak hukum yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jika demikian, mereka akan segera diaktifkan kembali dalam jabatannya.
"Mereka diberhentikan demi kelancaran proses pemeriksaan. Apabila tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran hukum, maka mereka akan segera diaktifkan kembali," ungkapnya.
Diketahui bahwa pejabat-pejabat yang diberhentikan sementara itu sebelumnya telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ternate, termasuk Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong, atas dugaan kasus tindak pidana korupsi Dana Hibah Sanitasi tahun anggaran 2022.***
