Network
WARTA TIDORE - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sedang berupaya membebaskan delapan orang nelayan asal Kabupaten Natuna yang ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah Kuching, ibu kota Sarawak.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Pemprov Kepri, Doli Boniara pada Rabu, 24 April 2024 menyatakan, pihaknya sedang aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching. Mereka berharap kedelapan nelayan tersebut dapat segera dibebaskan.
"Saat ini, mereka masih ditahan oleh APMM. Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa mereka dalam kondisi sehat dan diperlakukan dengan baik," kata Doli di Tanjungpinang pada hari Rabu, 24 April 2024.
Menurut Doli, berdasarkan informasi dari KJRI Kuching melalui pertemuan zoom pada Rabu sore, kedelapan nelayan Natuna ditangkap oleh APMM karena diduga melanggar batas wilayah penangkapan ikan beserta membawa barang bukti hasil tangkapan ikan di atas kapal. Para nelayan ini menggunakan tiga kapal dengan kapasitas tiga gross tonnage (GT) untuk menangkap ikan.
Namun, Doli menyatakan, informasi terbaru dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri menunjukkan bahwa kedelapan nelayan masih melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia.
"Ada perbedaan persepsi terkait batas wilayah penangkapan. Kita masih menunggu titik koordinat pasti dari APMM untuk mengetahui apakah nelayan kita menangkap ikan di perairan Malaysia atau Indonesia," ujarnya.
Doli berharap agar penangkapan kedelapan nelayan Natuna tidak berlanjut hingga ke proses hukum di pengadilan atau mahkamah di Malaysia.
Pemprov Kepri sepenuhnya mempercayai KJRI Kuching untuk menangani masalah ini, sementara keluarga nelayan yang ditahan oleh APMM akan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
"Kami menghormati proses hukum yang berlaku di negara tetangga," tambah Doli.
