Network
WARTA TIDORE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.
"Saat ini merupakan tahun politik, maka saya mengingatkan ASN untuk tetap netral, memastikan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar, tanpa dukungan atau keberpihakan pada calon tertentu," ujar Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir di Ternate, pada hari Senin, 29 April 2024.
Beliau menambahkan, Provinsi Maluku Utara berada di peringkat pertama dalam risiko netralitas ASN pada Pemilu 2024 sebelumnya. Oleh karena itu, Pemprov Malut terus mengingatkan ASN agar fokus pada pelayanan publik daripada terlibat dalam urusan politik praktis yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri dan masyarakat.
Saat ini, partai politik sedang melakukan penjaringan calon gubernur - wakil gubernur, calon bupati - wakil bupati, serta calon walikota - wakil walikota.
Selanjutnya, akan dilakukan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dari tanggal 5 Mei hingga 19 Agustus 2024, diikuti dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024, dan pendaftaran pasangan calon dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Selanjutnya, akan dilakukan penelitian terhadap persyaratan calon dari tanggal 27 Agustus hingga 21 September 2024.
Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dimulai pada tanggal 26 Januari 2024, yang meliputi perencanaan program dan anggaran.
Di tempat lain, Pemerintah Kota Ternate juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah mereka agar menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.
Sekretaris Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, dalam setiap apel pagi selalu ditekankan kepada para ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis, karena hal itu akan melanggar aturan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN di daerah ini terkait ketidaknetralan.
