WARTA TIDORE - Menteri Kesehatan Italia mengusulkan memperpanjang larangan merokok di area luar bar dan taman, menurut rincian yang dilaporkan oleh media lokal, memicu kemarahan rekan-rekan kabinet sayap kanan.
Menteri Orazio Schillaci, seorang teknokrat tanpa afiliasi partai, mengatakan pada Januari bahwa dia akan menindak keras rokok, termasuk rokok elektrik, yang banyak digunakan oleh remaja.
"Aturan baru akan mencakup area luar bar dan halte transportasi umum, lapor surat kabar La Stampa pada Senin. Larangan juga akan diperluas ke taman jika ada wanita hamil dan anak-anak," katanya.
Baca Juga: Rempah-Rempah 500 Tahun Ditemukan Arkeolog di Bangkai Kapal
Menteri Kebudayaan Junior Vittorio Sgarbi, yang dikenal karena mengungkapkan pendapatnya dengan gaya flamboyan.
Iamenyebut pandangan Schillaci mengintimidasi dan mengatakan larangan semacam itu justru akan mendorong orang untuk merokok.
“Ini adalah tipikal rezim komunis yang otoriter dan diktator,” kata Sgarbi kepada kantor berita AdnKronos.
Baca Juga: Koridor Piramida Agung Giza Mesir Ditemukan Ilmuwan
Institut kesehatan top Italia (ISS) mengatakan sekitar 24% orang Italia dewasa adalah perokok tahun lalu - sekitar 12,4 juta orang dan persentase tertinggi tercatat sejak 2009.
Pemerintah mengeluarkan larangan merokok di dalam ruangan pada tahun 2003, yang mulai berlaku dua tahun kemudian.
Asosiasi kesehatan Fondazione Umberto Veronesi memperkirakan setidaknya 43.000 orang meninggal di Italia setiap tahun karena alasan terkait asap.
Baca Juga: Dubes RI untuk Jamaika Tawarkan Produk Ini kepada Menhan Jamaika
Tetapi larangan yang diusulkan juga menghadapi skeptisisme dari Wakil Perdana Menteri dan pemimpin partai Liga Matteo Salvini.
Ia berhenti merokok empat tahun lalu tetapi mengatakan larangan udara terbuka terhadap rokok elektrik dibesar-besarkan.
“Rokok elektronik membantu banyak orang untuk meninggalkan rokok biasa,” tulisnya di Twitter.
Baca Juga: Tingkatkan Angka Kelahiran di Negeri Cina, Pejabat Setempat Usulkan Ini
Kementerian Kesehatan tidak membalas permintaan komentar.
Proposal harus disetujui oleh kabinet sebelum diteruskan ke parlemen.***