Taiwan Tuduh Tiongkok Lakukan Pemaksaan Ekonomi dan Campur Tangan Pemilu

- 21 Desember 2023, 21:19 WIB
Bendera Tiongkok dan Taiwan terlihat melalui pecahan kaca dalam ilustrasi yang diambil, 11 April 2023.
Bendera Tiongkok dan Taiwan terlihat melalui pecahan kaca dalam ilustrasi yang diambil, 11 April 2023. /REUTERS/Dado Ruvic/

WARTA TIDORE - Taiwan pada Kamis, 21 Desember 2023 menuduh Tiongkok melakukan pemaksaan ekonomi dan campur tangan pemilu setelah Beijing mengumumkan berakhirnya pemotongan tarif terhadap beberapa impor bahan kimia dari pulau itu, dengan mengatakan Taipei melanggar perjanjian perdagangan, tepat menjelang pemilu Taiwan.

Pemilihan presiden dan parlemen Taiwan pada 13 Januari akan berlangsung ketika Tiongkok, yang memandang pulau itu sebagai wilayahnya sendiri, berusaha memaksa Taiwan untuk menerima klaim kedaulatan Tiongkok.

Pemerintah Taiwan dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa telah berulang kali mengatakan bahwa Tiongkok berusaha untuk ikut campur dalam pemungutan suara tersebut, baik dengan cara militer atau mengkooptasi politisi Taiwan, untuk memastikan hasil yang menguntungkan Beijing.

Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan bahwa mulai 1 Januari, pemotongan tarif akan ditangguhkan untuk 12 produk, termasuk akrilik dan p-xylene, dengan alasan “larangan dan pembatasan diskriminatif” yang diberlakukan Taiwan terhadap ekspor Tiongkok yang melanggar perjanjian perdagangan tahun 2010.

“Diharapkan Taiwan akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencabut pembatasan perdagangan di daratan,” katanya.

Pekan lalu Tiongkok mengatakan pihaknya menilai Taiwan telah memasang hambatan perdagangan yang bertentangan dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan tahun 2010.

Kantor Perundingan Perdagangan Taiwan, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan Kabinet mingguan pada hari Kamis, mengatakan Tiongkok melakukan “paksaan ekonomi yang lazim” dan bahwa mereka harus menghentikan “manipulasi politik sepihak” dan melakukan pembicaraan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, tentang yang keduanya adalah anggota.

Proses investigasi yang dilakukan Tiongkok tidak adil, tidak jelas, dan tidak sejalan dengan norma-norma internasional, katanya.

“Pemerintah kami sengaja dilewati selama proses penyelidikan, menunjukkan bahwa tujuan politik (penyelidikan) lebih besar daripada tujuan ekonomi," sambungnya.

Halaman:

Editor: Iswan Dukomalamo

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x