Network
WARTA TIDORE - Google mulai menghapus aplikasi 10 perusahaan di India pada Jumat, 1 Maret 2024, termasuk beberapa aplikasi pernikahan populer seperti Bharat Matrimony dan aplikasi pencarian kerja Naukri, dalam perselisihan mengenai pembayaran biaya layanan di salah satu aplikasi tercepat perusahaan di pasar yang berkembang.
Startup India selama bertahun-tahun telah memprotes banyak praktik raksasa AS, termasuk biaya dalam aplikasi yang dikenakannya. Google mengatakan biayanya membantu mengembangkan dan mempromosikan ekosistem aplikasi Android dan Play Store.
Pada Jumat, Matrimony.com India, membuka tab baru aplikasi perjodohan Bharat Matrimony, Christian Matrimony, Muslim Matrimony, dan Jodii dihapus dari Google Play Store, kata pendirinya Murugavel Janakiraman kepada Reuters. Dia mengatakan ini adalah hari yang kelam bagi internet India.
"Aplikasi kami dihapus satu per satu. Ini berarti semua layanan pernikahan teratas akan dihapus," katanya.
Aplikasi dan situs web pernikahan semakin populer di India karena generasi muda menghindari perjodohan tradisional yang dilakukan oleh orang tua. Aplikasi Bharat Matrimony dari Matrimony.com telah diunduh lebih dari 50 juta kali, kata Janakiraman. Perusahaan mengatakan mereka memiliki lebih dari 40 juta pelanggan.
Google, unit dari Alphabet Inc membuka tab baru, mengirimkan pemberitahuan pada hari Jumat tentang pelanggaran Play Store ke Matrimony.com dan Info Edge membuka tab baru. Aplikasi pencarian kerja Info Edge, Naukri, dan perusahaan pencarian real estate seluas 99 hektar juga dihapus, menurut daftar Google Play Store.
Saham Matrimony.com pada awalnya turun sebanyak 2,7% tetapi ditutup naik 2,2% pada hari Jumat, sementara Info Edge turun 1,5% sebelum mengurangi kerugian.
Perselisihan ini berpusat pada upaya beberapa startup India untuk menghentikan Google mengenakan biaya sebesar 11% hingga 26% pada pembayaran dalam aplikasi, setelah otoritas antimonopoli negara tersebut memerintahkan Google untuk membongkar sistem sebelumnya yang mengenakan biaya sebesar 15% hingga 30%.
Namun Google secara efektif menerima izin untuk membebankan biaya atau menghapus aplikasi setelah dua keputusan pengadilan pada bulan Januari dan Februari, salah satunya oleh Mahkamah Agung.
