WARTA TIDORE - Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) pada hari Senin, 11 Maret 2024, dini hari, untuk merangkum hasil penghitungan suara DPR RI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) disertai dengan kejadian kericuhan karena adanya protes dari saksi partai politik (parpol).
Kericuhan dimulai ketika KPU Kabupaten Halsel menyampaikan hasil pleno rekapitulasi di tingkat DPR-RI, yang kemudian disusul dengan gelombang protes dari saksi parpol karena terdapat perbedaan data antara pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Protes yang terjadi mengakibatkan tekanan dari sebagian besar saksi parpol kepada KPU Malut untuk melakukan penghitungan ulang di dua tingkat, yaitu menghitung kertas suara di Kecamatan Pulau Obi di 9 desa, termasuk TPS khusus di Kawasi, karena adanya perbedaan data antara saksi parpol dan penyelenggara.
Salah seorang saksi dari Partai Golkar, Arifin Djafar, menyatakan merasa dirugikan akibat berkurangnya suara DPR-RI Partai Golkar di tingkat pleno KPU kabupaten dan menyampaikan protesnya kepada KPU Malut.
Partai Golkar mengajukan nota keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak bisa ditindaklanjuti secara tuntas di tingkat KPU, sehingga Partai Golkar meminta klarifikasi terkait perbedaan data ke pleno KPU Malut.
Menurut Arifin, terdapat perbedaan data antara Formulir Model D hasil di tingkat kecamatan untuk suara DPR-RI di Kecamatan Pulau Obi dengan Formulir Model D hasil di pleno tingkat kabupaten, di mana terjadi pengurangan suara sekitar 478 suara.
Akibat dinamika yang terjadi, KPU Malut memutuskan untuk melakukan rekapitulasi kembali ke TPS di Kecamatan Pulau Obi di 9 desa, termasuk TPS khusus di Kawasi, dan menemukan perubahan yang signifikan, yaitu peningkatan suara sebanyak 798 suara untuk Partai Golkar DPR-RI.
Partai Golkar kemudian mematuhi rekomendasi Bawaslu Malut untuk turun dua tingkat, yaitu menghitung kertas suara di Kecamatan Pulau Obi di 9 desa, termasuk TPS khusus di Kawasi, karena adanya perbedaan data yang cukup signifikan.
Sementara itu, dalam pleno rekapitulasi di tingkat KPU Malut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang sama untuk turun dua tingkat, yaitu menghitung kertas suara di kecamatan Pulau Obi di 9 desa, termasuk TPS khusus di Kawasi.
Berdasarkan hasil penghitungan suara melalui laman KPU Malut per 7 Maret 2024, terlihat bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anis-Muhaimin meraih 26.59 persen suara, Prabowo-Gibran 60.89 persen, dan Ganjar-Mahfud 12.53 persen.
Untuk DPR-RI, PDIP berada di posisi teratas dengan 69.469 suara (21.45 persen), disusul oleh Partai Golkar dengan 58.415 suara (18.04 persen), PAN dengan 31.477 suara (9.72 persen), dan Partai Nasdem dengan 31.415 suara (9.67 persen).
Sementara itu, untuk empat kursi yang diperebutkan di DPD-RI perwakilan Malut, posisi pertama diraih oleh Sultan Ternate Hidayat M Sjah dengan 55.900 suara (16.48 persen), diikuti oleh DR R. Graal Taliawo dengan 44.702 suara (13.18 persen), Hasby Yusuf dengan 39.302 suara (11.59 persen), dan Namto Roba dengan 31.000 suara (9.14 persen).
Polda Malut tetap melakukan langkah-langkah pengamanan ketat di sekitar tempat sidang pleno tahapan perhitungan surat suara pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dilaksanakan di Ballroom Bela Hotel dari tanggal 5 hingga 10 Maret 2024.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Bambang Suharyono, mengatakan bahwa langkah-langkah pengamanan yang ketat dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas demokratis dalam proses penetapan hasil sidang pleno penghitungan surat suara pemilu Provinsi Malut.
Demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, personel Polri perketat pengamanan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat provinsi yang dilaksanakan dari tanggal 5 hingga 10 Maret 2024.***