Network
WARTA TIDORE - Papua Nugini berencana merekrut petugas kepolisian Australia untuk menduduki posisi-posisi penting dalam kepolisian nasionalnya berdasarkan perjanjian keamanan yang akan ditandatangani minggu ini. Perjanjian ini juga mencakup aspek pertahanan dan biosekuriti, demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, akan melakukan perjalanan ke Canberra pada hari Kamis untuk menandatangani perjanjian keamanan tersebut. "Pengaturan keamanan ini demi kepentingan terbaik Papua Nugini dan juga untuk Australia dan kepentingan keamanan regionalnya," kata Marape dalam pernyataan pada hari Selasa, 5 Desember 2023.
Perjanjian keamanan dengan Australia sebelumnya ditunda setelah ada reaksi negatif dari beberapa politisi oposisi Papua Nugini terhadap perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat pada bulan Mei. Mereka berpendapat bahwa perjanjian tersebut melanggar kedaulatan Papua Nugini dengan memberikan akses ke pelabuhan dan bandara, dan dapat melibatkan negara tersebut dalam persaingan strategis antara AS dan Tiongkok.
Tiongkok telah menjalin hubungan keamanan dan kepolisian dengan negara tetangganya, Kepulauan Solomon, tahun lalu. Papua Nugini, yang terletak beberapa kilometer di utara Australia, juga sedang mendekati Tiongkok di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko, menyatakan bahwa perjanjian ini menunjukkan komitmen Papua Nugini terhadap Australia sebagai salah satu mitra keamanan tradisional. Dalam perjanjian ini, sektor pertahanan dan kepolisian internal menjadi fokus utama, sambil menghormati kedaulatan Papua Nugini. Selain itu, perjanjian ini bertujuan untuk membantu petani memenuhi aturan biosekuriti Australia yang ketat dan meningkatkan teknologi biometrik di bandara.
Polisi Federal Australia dan kantor menteri pertahanan belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar mengenai perjanjian keamanan ini.
Tkatchenko menyatakan bahwa posisi-posisi penting dalam kepolisian Papua Nugini akan diiklankan bagi petugas polisi internasional ekspatriat atau yang memiliki kualifikasi sesuai. Mereka akan mengisi sekitar 50 posisi di seluruh negeri, termasuk komandan kantor polisi dan kepala departemen investigasi kriminal.
Pada tahun 2005, pengadilan Papua Nugini memutuskan bahwa Polisi Federal Australia yang ditempatkan di Papua Nugini tidak boleh memiliki wewenang sebagai polisi setempat atau kekebalan dari penuntutan. Sejak itu, polisi Australia hanya dikerahkan dalam peran sebagai penasihat tidak bersenjata.
