Network
WARTA TIDORE - Warga Irak memberikan suara pada hari Senin, 18 Desember 2023 dalam pemilihan dewan provinsi pertama dalam satu dekade, di mana aliansi Muslim Syiah yang berkuasa kemungkinan akan memperluas pengaruhnya. Pemilihan ini diwarnai dengan boikot ulama populis Moqtada al-Sadr, saingan politik utamanya.
Pemungutan suara ini dianggap sebagai ujian bagi demokrasi muda Irak yang didirikan oleh AS setelah penggulingan Saddam Hussein pada tahun 2003, menjelang pemilihan parlemen tahun 2025 yang akan menentukan perimbangan kekuasaan di negara ini.
Politisi senior mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pernyataan setelah memberikan suara di pusat pemilihan yang didirikan di aula mewah salah satu hotel terbaik di Baghdad.
Lebih dari 16 juta warga Irak terdaftar untuk memilih, tetapi jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu parlemen tahun 2021 yang memiliki 22 juta pemilih memenuhi syarat. Tingkat partisipasi saat itu mencapai 41% dari pemilih yang memenuhi syarat.
Beberapa pemilih menyatakan kekecewaan terhadap demokrasi, seperti Ali Aswad yang menyebut pemilu sebagai kompetisi kata-kata tanpa tindakan.
Namun, masih ada yang percaya pada sistem, seperti Aqeel al-Assadi, kepala sekolah menengah berusia 58 tahun, yang mengatakan bahwa dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memilih sejak tahun 2005 karena percaya pada perubahan.
Pemilihan lokal terakhir kali diadakan pada tahun 2013, ditunda karena perang melawan militan ISIS. Meski keamanan di negara ini telah membaik, fokus masyarakat kini beralih ke layanan pemerintah yang buruk, tingginya angka pengangguran, dan korupsi, isu-isu yang memicu protes massal tahun 2019 yang kemudian ditindas oleh pasukan keamanan.***
