Network
WARTA TIDORE - Rapper Amerika, Ja Rule, mengungkapkan kekecewaannya setelah ditolak masuk ke Inggris beberapa hari sebelum dia dijadwalkan memulai tur internasionalnya karena catatan kriminalnya.
Dilansir dari Reuters pada Kamis, 29 Februari 2024, semua pertunjukan "The Sunrise Tour" di Inggris, termasuk di London, Nottingham, dan Liverpool, telah dibatalkan, seperti yang tercantum di situs web Ticketmaster. Tur tersebut seharusnya dimulai pada tanggal 1 Maret.
“Saya sangat terpukul, saya tidak percaya Inggris tidak mengizinkan saya masuk. Saya telah menghabiskan setengah juta dolar untuk produksi uang saya sendiri untuk mengadakan tur ini hanya untuk ditolak masuk beberapa hari sebelum pertunjukan saya,” kata Ja Rule di akun media sosialnya pada Selasa malam.
Inggris adalah salah satu dari sedikit negara Eropa yang membatasi masuknya orang-orang dengan catatan kriminal.
Rapper yang dinominasikan untuk Grammy, yang bernama asli Jeffrey Atkins, menjalani hukuman penjara selama sekitar dua tahun atas tuduhan senjata dan penggelapan pajak. Pada tahun 2011, dia mengaku bersalah atas gagal mengajukan pengembalian pajak selama lima tahun dan kepemilikan senjata pada tahun 2010.
Dalam postingannya pada hari Rabu, Ja Rule menyatakan bahwa promotor telah meyakinkan timnya bahwa catatan kriminalnya tidak akan menjadi masalah.
Panduan pemerintah Inggris menyatakan bahwa izin masuk akan ditolak jika seseorang telah dihukum karena kejahatan yang mereka lakukan, baik di Inggris maupun di luar negeri, dengan hukuman penjara selama 12 bulan atau lebih.
Ja Rule, yang meraih nominasi Grammy untuk albumnya "Pain Is Love" pada tahun 2001, juga telah tampil dalam beberapa film, terutama "The Fast and the Furious" pada tahun 2001.
Dalam insiden terpisah pada tahun 2022, rapper AS Lil Wayne juga ditolak masuk ke Inggris karena dijadwalkan tampil di festival musik. Penyelenggara menyebut penolakan masuk sebagai keputusan menit terakhir dari Kementerian Dalam Negeri, mengacu pada hukuman penjara satu tahun yang dijatuhi kepadanya pada tahun 2010 terkait kepemilikan senjata.***
