Network
WARTA TIDORE - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disekap di Myanmar. Dalam sebuah pernyataan resmi dikutip dari Antara pada, 4 Mei 2023.
Christina Aryani mengatakan bahwa pihaknya mendorong otoritas pemerintah Indonesia untuk terus mencari jalan terbaik untuk memastikan kondisi WNI yang disekap dalam keadaan baik dan terjamin keselamatannya, menggunakan kemampuan diplomasi yang ada.
Baca Juga: Banyak Keluhan, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus Minta Pemerintah Evaluasi Seleksi PPPK
Christina Aryani juga menyarankan agar upaya diplomasi dilakukan melalui badan PBB setempat, terutama Kementerian Luar Negeri Myanmar dan kepolisian internasional, sebagai pintu diplomasi untuk melakukan penyelamatan.
Indonesia memiliki pengalaman membebaskan WNI di wilayah-wilayah sulit, sehingga dirinya optimistis kasus di Myanmar bisa diatasi dengan baik.
Selain memastikan upaya penyelamatan dan pemulangan WNI ke Indonesia, Christina meminta kepolisian untuk menindak tegas aktor-aktor di dalam negeri yang memberangkatkan WNI ke sana dan membuat mereka terjebak seperti saat ini.
Polisi juga bisa melakukan penelusuran melalui keluarga korban di Indonesia untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini.
Christina juga menilai bahwa kasus ini menjadi peringatan serius saat Indonesia tengah giat memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sebab, kejahatan terus terjadi dan korban terus berjatuhan. Dia mendorong Menko Polhukam yang menjadi Komandan Gugus Tugas TPPO untuk segera mengambil langkah konkret memberantas kejahatan ini.
Namun, Christina Aryani juga menyesalkan kejadian yang terus berulang di mana perusahaan atau individu sengaja merekrut korban secara daring untuk kemudian dipekerjakan sebagai scammer.
Sampai saat ini, dirinya masih mendapatkan laporan bahwa masih ada WNI yang disekap, termasuk 20 orang yang berada di kantong-kantong wilayah yang masih sering terjadi kontak senjata.
Pemerintah Myanmar juga belum memberikan izin kepada KBRI Yangon untuk masuk ke wilayah tersebut atas dasar risiko keamanan.***
