Network
WARTA TIDORE - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU, membuat Mahfud MD bicara tegas tentang putusan tersebut.
Mahfud MD katakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu ke tahun 2025 harus dilawan.
Menurut Mahfud MD dalan cuitan di akun Twitternya @Mohmahfudmd, bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU) bahwa Pemilu dilakukan 5 tahun.
Baca Juga: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dinilai Lampaui Kewenangan
"Vonis PN Jakpus tentang penundaan Pemilu ke tahun 2025 harus dilawan, karena tak sesuai dengan kewenangannya," tegas Mahfud MD dikutip dari cuitan di akun Twitter @mohmahfudmd pada Jum'at, 3 Maret 2023.
"Ini di luar yurisdiksi, sama dengan peradilan militer memutus kasus perceraian. Hukum Pemilu bukan hukum perdata. Vonis itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 tahun," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI yakti Ahmad Doli Kurnia dan Mardani Ali Sera telah angkat bicara soal putusan tersebut. Ahmad Doli Kurnia menyayangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca Juga: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dinilai Mardani Ali Sera Tidak Menghalangi Pemilu 2024
