Network
WARTA TIDORE - Sekretaris Umum (Sekum) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah, meyakini bahwa suara warga Nahdiyin (anggota Nahdlatul Ulama) tidak akan secara otomatis mendukung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar karena adanya PKB dalam koalisi.
"Dari suara NU yang ada di PKB, hanya sekitar 10 persen. Jumlah ini tidak akan berpengaruh signifikan, terutama pada calon presiden seperti Anies Baswedan. Nahdiyin pasti akan berpikir lebih dalam," kata Gus Falah di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, anggota NU cenderung cerdas dalam memilih pilihan politik mereka dan tidak membatasi diri hanya pada satu partai politik tertentu.
Dia juga mengungkapkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak pernah memberikan instruksi kepada Nahdiyin untuk memilih satu partai politik, seperti PKB.
Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menegaskan bahwa PBNU memberikan kebebasan kepada Nahdiyin untuk menentukan pilihan politik mereka sesuai dengan hati nurani dan yang dianggap terbaik untuk bangsa dan negara.
Gus Falah meyakini bahwa koalisi Anies-Muhaimin tidak akan menggerus dukungan Ganjar di kalangan Nahdiyin. Menurutnya, Ganjar, yang juga anggota NU, dan Nyai Siti Atikoh (istri Ganjar) yang merupakan putri ulama NU, akan menggunakan strategi khas Nahdiyin untuk mendapatkan dukungan dari sesama Nahdiyin.
"Segala aktivitas yang terkait dengan rutinitas Nahdiyin pasti akan dihadiri oleh Pak Ganjar. Misalnya, acara muktamar sufi di tempat Abah Luthfi di Pekalongan, dia akan hadir. Strategi Nahdiyin melibatkan silaturahmi, kunjungan, dan mengikuti nasihat kiai," ujarnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan dimulai pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Sebelumnya, PKB telah menerima tawaran kerja sama politik dari Partai NasDem untuk mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Keputusan tersebut diambil setelah Rapat Pleno Gabungan DPP PKB yang diadakan di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur pada Jumat, 1 September 2023.
