Network
WARTA TIDORE - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku Utara dilaporkan mendapat somasi dari Sigit Litan terkait dugaan pembangunan Kantor DPD PDIP Maluku Utara di tanah miliknya di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
Kejadian ini terjadi setelah Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Muhammad Sinen, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, menyatakan bahwa PDI Perjuangan hanya menjalankan tugas untuk memenangkan AGK dan Al Yasin Ali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun lalu.
"Namun, setelah pelantikan, kami tidak pernah dihubungi atau dilibatkan dalam kegiatan apapun," ungkapnya pada hari Selasa, 19 Desember 2023.
Lelaki yang biasa disapa Ayah Erik juga menjelaskan, meskipun terdapat permasalahan terkait pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan, namun hingga saat ini, administrasi kepemilikan kantor tidak pernah menjadi milik PDI Perjuangan Maluku Utara.
"Jika ada yang ingin mengambil kantor tersebut, silakan saja, karena kami tidak pernah menginginkan kantor tersebut. Sertifikat kantor tersebut juga tidak pernah kami lihat, dan saya tidak pernah dilibatkan. Sejak awal, kami tidak ingin terlibat karena kami sudah tahu bahwa akhirnya kantor ini akan menjadi masalah. DPD PDI Perjuangan siap membangun kantor tanpa bantuan dari AGK, karena sejak pelantikan, dia tidak pernah melibatkan kita," tegasnya.
Dia juga menegaskan bahwa AGK bukanlah kader partai PDI Perjuangan. Selain itu, Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk AGK tidak pernah diterbitkan karena AGK bukan merupakan kader PDI Perjuangan.
"Sebagai contoh, anak-anak AGK mencalonkan diri di partai lain. Jadi, AGK bukan kader PDIP, melainkan kader partai lain," tambahnya.***
