WARTA TIDORE - Bawaslu menemukan tujuh kabupaten/kota di Papua yang belum selesai menjalani tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan secara langsung oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).
Menurut anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, penyebab tidak selesainya coklit di tujuh kabupaten/kota itu adalah pelaksanaan coklit yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya, yakni dimulai pada 12 Februari 2023.
Tujuh kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Sarmi.
Baca Juga: Hasil Coklit, Segini Jumlah Pemilih di Provinsi Maluku Utara, Berikut Rinciannya
Bawaslu juga menemukan empat masalah lainnya dalam tahapan Coklit Pemilu 2024, diantara:
Pertama, Bawaslu menemukan pelaksanaan Coklit dilakukan di luar kabupaten/kota domisili pemilih di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
.
Selain itu, terdapat kesulitan Coklit secara door to door di 3 area rawan yaitu Coklit di apartemen, Coklit terhadap pemilih yang sedang menjalani hukuman adat diasingkan, dan Coklit di wilayah perbatasan.
Baca Juga: Dilaporkan Gegara Konten Makan Babi, Ini Kata Lina Mukherjee
Terakhir, ada masalah pemilih yang tidak dikenali secara signifikan di Tuban, Jawa Timur.
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tahapan Coklit sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023.
Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan coklit sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan mampu menghasilkan data pemilih di Pemilu 2024 yang akurat.***