Network
“Ironis sekali tindakan yang dilakukan oleh manajemen RSU CB, sehingga berdampak pada beberapa perusahaan yang telah memutus kontrak dengan RSU CB, sekitar 65 perusahaan. Hal ini terjadi akibat adanya praktik korupsi di RSU CB,” ujarnya.
Lebih lanjut, hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi belum memberikan tanggapan terkait kasus korupsi yang terjadi di RSU CB. Kenapa tidak ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi, sementara bukti korupsi di RSU CB sudah cukup jelas?
Sementara itu, Direktur RSU CB Ternate, Dr. Alwia Assagaf, yang dihubungi mengakui bahwa manajemen RSU harus mencari solusi untuk menyelesaikan utang, termasuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi lebih dari 500 ASN dan non-ASN sebanyak 330 orang.
Dia menyatakan bahwa hutang yang belum diselesaikan berdampak pada pelayanan pasien di RSU, karena semua dokter spesialis memilih untuk kehancuran kerja.
Oleh karena itu, ia telah mengusulkan agar pembayaran TPP dan insentif bagi petugas kesehatan di RSU CB diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai dasar pelunasan hutang tenaga kesehatan yang bekerja di RSU CB.
Menurut Alwia, saat ini RSU CB juga memiliki hutang kepada perusahaan farmasi sebesar 43 miliar rupiah. Apalagi, janji Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membayar cicilan Hutang sebesar 9 Miliar rupiah hingga saat ini belum terealisasi, dan hal ini tentu sangat mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di RSU CB.***
Baca Berita Lainnya di: GOOGLE NEWS
