Network
WARTA TIDORE - Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yang akan dilaksanakan pada Jumat, 5 April 2024.
"Kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Jumat, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu, berdasarkan hasil rapat para hakim pada pagi ini," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, pada Senin, 1 April 2024.
Berdasarkan hasil rapat, Suhartoyo menyebut, empat menteri yang dijadwalkan untuk dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Suhartoyo menegaskan, pemanggilan lima pihak ini bukan atas permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Pemanggilan ini tidak berarti pengakomodasian permintaan dari pihak-pihak tersebut, karena pada prinsipnya, badan peradilan yang mengadili sidang ini tidak memihak dan tidak memihak dalam mengakomodasi bukti yang diminta oleh salah satu pihak," kata Suhartoyo.
Dia menjelaskan, meskipun permohonan dari kedua kubu tersebut ditolak oleh MK, hakim konstitusi memutuskan untuk memanggil para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingat jabatan yang mereka emban.
"Hakim memandang bahwa keterlibatan pihak-pihak ini sangat penting untuk didengarkan dalam sidang yang akan diadakan pada Jumat, 5 April 2024," jelasnya.
Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang akan memeriksa keterangan dari kelima pihak tersebut.
