Mendagri Tito Karnavian Berharap, Dana APBN dan APBD Digunakan Secara Efisien dan Tepat Sasaran

- 25 Januari 2023, 15:40 WIB
Rapat Koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia secara virtual, diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Tidore Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Marjan Djumati, Rabu 25 Januari 2023.
Rapat Koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia secara virtual, diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Tidore Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Marjan Djumati, Rabu 25 Januari 2023. /Iswan/WartaTidore.com

WARTA TIDORE - Dana APBN dan APBD menjadi tulang punggung pembangunan dan penanganan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi resesi global, Mendagri berharap digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dana APBN dan APBD yang menjadi tulang punggung pembangunan dan persiapan penanganan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi resesi global.

"Sehingga diharapkan, mampu digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing," ucapnya pada Rapat Koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia secara virtual, Rabu 25 Januari 2023.

Baca Juga: DPD PDI Perjuangan Maluku Utara Soroti TTP Nakes RSUD CB yang Belum Terbayarkan 15 Bulan

Lanjutnya, agar penggunaannya efektif dan efisien, kepala daerah bersama DPRD masing-masing harus betul-betul menjaga untuk tidak bocor.

"Selain itu, harus digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah," imbaunya.

Tito juga berpesan, seluruh kepala daerah agar mensosialisasikan generasi muda di wilayahnya.

Baca Juga: Tudingan Dugaan Penyimpangan dan Kucuran Dana Ditanggapi Kadis DKP Maluku Utara

Mensosialisasikan untuk bekerja di swasta sebagai entrepreneur. Sehingga diharapkan mereka nantinya bisa membuka lapangan kerja untuk orang banyak.

Kejaksaan Agung RI Burhanuddin menyampaikan, kesepakatan yang dibangun ini sebagai upaya terciptanya sinergitas dan kerjasama yang baik.

"Kerja sama antara APIP dan APH dalam pelaksanaan setiap poin–poin yang tertulis dalam MoU yang baru saja ditanda tangani," pungkasnya.

Baca Juga: 12 Ribu Karyawan Google Dapat PHK, CEO Google dan Alphabet Sunder Pichai Ungkap Alasannya

Selain itu, Kabareskrim Polri berharap, MoU ini menjadi pedoman dalam upaya pengawasan.

Sehingga percepatan pembangunan serta pemulihan ekonomi di masa pandemi dan penanganan terhadap ancaman resesi global dapat tercapai.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kemendagri Irjen. Pol Tomsi Tohir Balaw mengungkapkan, Rakor ini diisi dengan empat kegiatan utama.

Baca Juga: Wanita Tanpa Identitas yang Dibakar di Papua Barat Daya Tewas, Begini Ceritanya

Yakni penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi APIP, penandatangan perjanjian kerja sama.

Perjanjian tersebut terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. ***

Editor: Iswan Dukomalamo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah