Network
Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, menganggap penting untuk mengatur kampanye di media sosial guna melawan penyebaran hoax, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Penelitian kami menemukan bahwa masih ada kelemahan dalam aturan kampanye di media sosial saat ini. Aturan yang ada masih kurang spesifik dan rinci terkait kampanye di media sosial," kata Adinda dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada hari Kamis, 25 Mei 2023.
Adinda menjelaskan, pengaturan kampanye di media sosial ini mengacu pada pengalaman dari Pemilu 2019 yang menghadapi tingginya penyebaran hoax di media sosial.
"Bahkan saat ini, konten hoax yang pernah muncul pada Pemilu 2019 kembali muncul menjelang Pemilu 2024," ujarnya.
Dia juga menambahkan, masih terdapat perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu terkait definisi kampanye, definisi media sosial, serta pengaturan akun kampanye di media sosial.
Menurutnya, hasil penelitian TII menunjukkan, masih ada tantangan dalam hal sumber daya manusia dalam pengaturan dan pengawasan akun media sosial peserta Pemilu.***
